Oleh: Admin | 7 Juli 2009

Membangun Citra dan Skill Humas


PEMBERDAYAAN STAKEHOLDER DALAM MEMBANGUN CITRA DAN SKILL HUMAS DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Oleh: Ali Rif’an

  1. A. Latar Belakang

Berbicara tentang humas, dalam benak dan ingatan akan tertuju pada hal yang berhubungan dengan komunikasi, konfrensi pers, informasi, dan public relations. Secara sederhana, humas diibaratkan sebagai penyampaian segala informasi. Menurut kamus Fund and Wagnel, pengertian humas adalah segenap kegiatan dan teknik/kiat yang digunakan organisasi atau individu untuk menciptakan atau memelihara suatu sikap dan tanggapan yang baik dari pihak luar terhadap keberadaan dan aktivitasnya.[1] Dengan kata lain, bahwa hakikat humas dalam lembaga pendidikan adalah ”to way communication to increase citizen understanding” (proses komunikasi 2 arah atau lebih untuk meningkatkan pemahaman masyarakat).

Dewasa ini, pembahasan mengenai humas dalam lembaga pendidikan masih belum difungsikan secara baik oleh lembaga pendidikan, terutama dalam lembaga pendidikan Islam. Hal ini tidak terlepas dari kurangnya informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh para pengelola atau pelaksana dalam lembaga tersebut, kecuali mungkin di level Pendidikan Tinggi, sudah ada staf atau petugas sendiri untuk bagian humas atau PR. Memang untuk lembaga pendidikan swasta atau dibawah naungan yayasan tertentu terutama dalam lembaga pendidikan Islam sudah mulai digunakan cara-cara ke-humas-an walau dalam bentuk yang sederhana, namun biasanya kurang maksimal. Dan walaupun ada job discription untuk itu tidak bisa bekerja dengan baik serta kurang bisa membawakan peran bagaimana semestinya seorang humas. Padahal fungsi humas untuk lembaga pendidikan sangatlah penting. Karena dengan adanya humas yang baik, lembaga pendidikan dapat melanjutkan eksistensi lembaganya supaya bisa menggunakannya sebagai salah satu cara efektif untuk membuat lembaganya menjadi “ada” dan mempunyai citra (image) yang baik di masyarakat.

Sebenarnya konsep dan aplikasi humas dalam suatu lembaga pendidikan bisa dan relatif mudah untuk dilaksanakan. Yang penting dalam hal ini adalah adanya keinginan dari lembaga tersebut untuk sadar akan fungsi dan tugas kehumasan. Masalah sumber daya manusia (SDM) dan peran serta masyarakat (stakeholder) untuk merealisasikan lembaga sekolah yang memiliki citra (image) yang baik disinyalir menjadi problem utama di dalam lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam dengan berbagai bentuk dan variannya.

Berdasarkan data statistic lembaga pendidikan Islam dari dirjen pendidikan Islam[2] untuk tingkat RA/BA/TA sejumlah 18.759, Madrasah Ibtidaiyah sejumlah 21.188, tingkat MTs sejumlah 12.883, tingkat MA sejumlah 5.398, Pondok Pesantren (salafiyah, asriyah dan kombinasi) sejumlah 21.521, Madrasah Diniyah sejumlah 37.102, PTAIN sejumlah 52. Jadi, lembaga pendidikan Islam yang telah di data sejumlah 116.903 buah (seratus enam belas ribu sembilan ratus tiga), hal ini belum termasuk PTAIS yang jumlahnya jauh lebih besar dari pada PTAIN.

Atas dasar hal di atas, merupakan sebuah tanggung jawab mencari alternatif solusi atas berbagai masalah yang sering bahkan mayoritas lembaga pendidikan Islam dihadapkan pada minimnya peran serta stakeholder untuk membangun lembaga pendidikan Islam yang lebih baik. Hal iniilah yang menimbulkan tanggung jawab. Baik tanggung jawab secara personal karena penulis adalah berupaya mengabdi untuk perkembangan pendidikan Islam, dan secara institisional karena program studi manajemen pendidikan Islam masih perlu menata diri menjadi lebih baik.

  1. B. Pengertian Humas (Public Relations)

Istilah “humas” (Hubungan Masyarakat) sering kita persamakan dengan istilah bahasa asingnya dengan istilah “public relations”. Menurut Rachmad Kriyantono, penyamaan istilah tersebut kurang tepat. Arti kata “public” berbeda dengan makna kata “masyarakat”. Istilah “masyarakat” mempunyai makna yang luas, makna kata “public” merupakan bagian dari masyarakat yang tertentu. Publik merupakan sekumpulan orang atau sekelompok masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama terhadap sesuatu hal, namun juga tidak harus dalam satu wilayah geografis.[3] Namun, penyamaan itu sudah dianggap sebua kewajaran dalam masyarakat.

Berikut adalah beberapa pengertian tentang Public Relations (Hubungan Masyarakat) untuk mengantarkan kita pada peran dan fungsinya dalam lembaga pendidikan, diantaranya:

1).  John E. Marston mengartikan bahwa “Public relations is planned, persuasive communications designed to influence significant public”.[4] (PR adalah kegiatan komunikasi persuasive dan terencana yang didesain untuk mempengaruhi public secara signifikan).

2).  Hubungan masyarakat adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya.[5]

3).  Scott, Center & Glen M. Broom mengartikan public relations adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan public yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut.[6]

4).  James Grunig & Todd Hunt dalam Kriyantono menjelaskan bahwa PR adalah manajemen komunikasi antara 0rganisasi dengan publiknya.[7]

5).  M. LInggar Anggoro mengemukakan bawa PR adalah semua bentuk komunikasi yang terselenggara antara organisasi yang bersangkutan dengan siapa saja yang berkepentingan dengannya.[8]

Berdasarkan definisi di atas pegertian humas dalam pendidikan secara umum adalah fungsi yang khas antara organisasi dengan publiknya, atau dengan kata lain antara lembaga pendidikan dengan warga internal (guru, karyawan, siswa) dan warga eksternal (wali siswa, masyarakat, institusi luar, patner sekolah, dll). Dalam konteks ini jelas bahwa humas atau public relation (PR) adalah termasuk salah satu elemen yang penting dalam suatu organisasi kelompok ataupun secara individu.

Dengan demikian, peran dan fungsi humas salah satunya adalah mengkomunikasikan informasi kepada publik internal dan eksternal secara profesional sehingga dapat meningkatkan citra institusi tersebut. Kehadiran institusi pendidikan memiliki tanggung jawab sosial bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar. Tanggung jawab sosial yang dimanifestasikan dalam berbagai kegiatan akan menciptakan kepercayaan dari masyarakat. Institusi pendidikan tanpa dukungan yang kuat dari masyarakat, tidak akan mampu bertahan lama bagi kehidupan sosial.

Oleh sebab itu, pentingnya PR dalam institusi pendidikan disebabkan berbagai faktor antara lain: a). dinamika institusi pendikan yang semakin besar dan berkembang; b). persaingan antara institusi pendidikan yang semakin ketat; c). tuntutan dan keinginan serta harapan publik terhadap pelayanan informasi yang makin tinggi; d). perkembangan TIK semakin luar biasa, pengaruh opini publik; e). citra dan sikap terhadap keadaan sosial ekonomi dan stabilitas suatu institusi; f). pengaruh media massa terhapan institusi; serta g). dukungan dan citra publik terkait perkembangan institusi. [9]

Berdasarkan hal di atas, humas memiliki ciri sebagai berikut:

1)           Humas adalah kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi yang berlangsung dua arah secara timbal bailk;

2)           Humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh manajemen suatu organisasi;

3)           Publik yang menjadi sasaran kegiatan Humas adalah publik eksternal dan public internal;

4)           Operasionalisasi Humas adalah membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publik dan mencegah terjadinya rintangan psikologis, baik yang timbul dari pihak organisasi mapupun dari pihak publik.[10]

Berdasarkan ciri Humas di atas, fungsi Humas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1)     Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi;

2)     Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik, baik publik eksternal maupun publik internal;

3)     Mencitakan komunikasi dua arah timbal balik dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada organisasi

4)     Melayani publik dan memberi saran pimpinan organisasi demi kepentingan umum.

  1. C. Lingkup Humas Lembaga Pendidikan

Humas juga mempunyai tugas untuk mengadakan komunikasi ke dalam (internal communication), yang juga bertujuan mendapatkan dukungan dan pegertian dari bawah terhadap usaha-usaha organisasi. Humas pun harus mampu memberikan saran kepada pimpinan untuk merumuskan kebijaksanaan, dan menumbuhkan good will yang baik terhadap citra organisasi.[11]

Kegiatan public relations dalam rangka mengatur dan memelihara hubungan baik dengan para konsumen agar produk yang dibuat dapat diterima dengan baik oleh para konsumen/pengguna jasa. Salah satu kegiatan mengadakan hubungan baik dengan consumer/user sama dengan costumer yaitu dengan pelayanan melalui berbagai media publitas, karena disamping mempromosikan hasil produksi perusahaan yang tentunya memberikan keuntungan di pihak perusahaan juga ada keuntungannya bagi pihak consumer yaitu bagi pihak consumer merupakan input tentang bagaimana produk tersebut digunakan dan apa keuntungannya jika consumer menggunakan produk tersebut.

Lingkup dari PR dalam lembaga pendidikan jika ditinjau dari cakupannya terbagi menjadi 2 macam, yakni lingkup internal dan eksternal.

  1. 1. Eksternal Public Relations

Publik Ekasternal adalah public yang berada di luar organisasi/ instansi/perusahaan yang harus diberikan penerangan/informasi untuk dapat membina hubungan baik. Public eksternal menyesuaikan diri dengan bentuk atau sifat, jenis dan karakter dari organisasi yang bersangkutan. Dengan demikian maka yang menjadi public esternal suatu organisasi akan berbeda dengan organisasi lainnya.

Dengan adanya public eksternal dalam lingkup kegiatan PR tersebut memberikan konsekuensi pada berbagai hubungan bagi masing-masing public eksternal. Sifat hubungannya disebut hubungan eksternal (Eksternal Relations) yang meliputi:

1).  Publik Pers (Press Public)

2).  Publik Pemerintahan (Government Public)

3).  Public Pemberi Dana Pendidikan (Donor Public)

4).  Publik Alumni (Alumni Public)

5).  Publik Umum (General Public ), dll.

  1. 2. Internal Public Relations

Yang termasuk public internal adalah khalayak / public yang menjadi bagian dari kegiatan usaha pada suatu organisasi atau instansi itu sendiri. Dalam dunia bisnis PR, Publik Internal ini disesuaikan dengan bentuk daripada organisasi yang bersangkutan apakah organisasi tersebut berbentuk suatu perusahaan dagang, instansi pemerintah ataupun lembaga pendidikan. Jadi tergantung dari jenis, sifat atau karakter dari organisasinya. Jdi public yang termasuk ke dalamnya pun menyesuaikan diri dengan bentuk dari organisasinya dan umumnya khalayak atau public tersebut adalah yang menjadi bagian dari kegiatan usaha dari badan/instansi/perusahaan itu sendiri. Internal public relations meliputi:

1). Publik Pimpinan (Manager Public)

2).  Publik Jurusan (Faculty Public)

3).  Publik Staff (Staff Public)

4). Publik Yayasan (Foundation Public)

5). Publik Dewan Penyantun (Trustee Public)

6). Publik Guru (Lecturer Public)

7).  Publik Siswa (Student Public), dst.

Dengan demikian, public relations (humas) dalam lembaga pendidikan merupakan kegiatan mengelola public internal maupun eksternal dengan tujuan mengkomunikasikan dalam 5W + 1H, yaitu:[12]

–         Siapa kita /lembaga ini (Who)?

–         Apa yang kita kerjakan (What)?

–         Mengapa kita mengerjakannya (Why)?

–         Kapan kita mengerjakannya (When)?

–         Dimana publik (internal & eksternal) dapat menemukan informasi tentang kita (Where)?

–         Bagaimana kita berbeda dengan pesaing/ lembaga lain (How)?

  1. D. Bentuk-Bentuk Lembaga Pendidikan Islam

Pendidikan Islam merupakan subsistem dari pendidikan nasional. Sebagai subsistem, pendidikan Islam mempunyai tujuan khusus yang harus dicapai, dan tercapainya tujuan tersebut akan menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional secara keseluruhan yang menjadi suprasistennya.[13] Visi pendidikan Islam tentunya sejalan dengan visi pendidikan nasional. Manusia Indonesia yang dicita-citakan adalah manusia yang saleh dan produktif. Hal ini sejalan dengan trend kehidupan abad 21, agama dan intelek akan saling bertemu.[14]

Di Indonesia, lembaga pendidikan Islam ini tampil dalam berbagai macam bentuk. Berkembangnya lembaga pendidikan Islam di Indonesia hingga saat ini, menurut Mochtar Buchori, setidaknya dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis, yaitu: (1) pendidikan pondok pesantren; (2) pendidikan madrasah; (3) pendidikan umum yang bernafaskan Islam; dan (4) pelajaran agama Islam yang diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan umum sebagai suatu mata pelajaran atau mata kuliah saja.[15] Jenis ini kemudian ditambahkan oleh Muhaimin dengan: (5) pendidikan Islam luar sekolah (nonformal), baik dalam keluarga maupun di tempat ibadah, dan/atau di forum-forum kajian keislaman, majlis ta’lim dan sebagainya.[16]

Data yang dihimpun oleh dirjen pendidikan Islam[17] terdapat lebih dari 116.903 buah lembaga pendidikan dengan rincian: untuk tingkat RA/BA/TA sejumlah 18.759, Madrasah Ibtidaiyah sejumlah 21.188, tingkat MTs sejumlah 12.883, tingkat MA sejumlah 5.398, Pondok Pesantren (salafiyah, asriyah dan kombinasi) sejumlah 21.521, Madrasah Diniyah sejumlah 37.102, PTAIN sejumlah 52. Jumlah tersebut belum termasuk  belum termasuk PTAIS yang jumlahnya jauh lebih besar dari pada PTAIN.

Kesemuanya itu, sesungguhnya merupakan aset dari konfigurasi sistem pendidikan nasional. Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan tersebut, sejatinya diharapkan menjadi khasanah pendidikan Islam dan dapat membangun serta memberdayakan umat Islam di Indonesia secara optimal. Namun pada kenyataan pendidikan Islam di Indonesia tidak memiliki kesempatan yang luas untuk bersaing dalam membangun umat yang besar ini.

Secara umum, lembaga pendidikan Islam sebagaimana tersebut dinilai masih kurang medapatkan perhatian oleh pemerintah. Keberadaannya seakan turut mengindikasikan bahwa lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia penuh dengan ketertinggalan, kemunduran dan dalam kondisi yang serba tidak jelas. Memang terasa janggal dan mungkin juga lucu, karena dalam suatu komunitas masyarakat muslim yang besar, lembaga pendidikan Islam kurang mendapatkan kesempatan untuk berkembang secara optimal.

  1. E. Urgensi Humas & Stakeholder dalam Lembaga Pendidikan Islam

Masyarakat dan sekolah/madrasah atau istitusi lainnya, kususnya lembaga pendidikan Islam memiliki hubungan yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat akan mengalami stagnasi jika tidak didukung dengan adanya lembaga pendidikan dan lembaga pendidikanpun juga tidak bisa berkembang bila tidak didukung oleh masyarakat, sehingga agar tercapai tujuan bersama perlu adanya komunikasi yang baik antara pengelola lembaga pendidikan dengan masyarakat yang berkompeten dengan lembaga pendidikan tersebut. Apalagi jika dilihat dari sejarah pertumbuhan lembaga pendidikan Islam yang pada mulanya merupakan inisiatif dari masyarakat, maka sudah merupakan hal yang sangat wajar, sebagai sebuah institusi, lembaga pendidikan dikembalikan ke dan untuk kepentingan masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari hal tersebut di atas, merupakan suatu keharusan bagi para pengelola lembaga pendidikan untuk: (a) mampu menghimpun potensi masyarakat untuk perkembangan madrasah secara optimal, (b) selalu bekerjasama dengan masyarakat dalam setiap aktifitas pendidikan dan pembelajaran (kolaboratif), dan (c) mampu memenuhi kebutuhan riil masyarakat secara luas. Lembaga pendidikan Islam diharapkan mampu menjadi centre of learning society, yaitu mampu menjadi perekat masyarakat dalam melaksanakan aktifitas pendidikan.[18]

Untuk mengkomunikasikan apa yang di inginkan masyarakat dari lembaga pendidikan dan apa yang diinginkan lembaga pendidikan dari masyarakat sebenarnya bukanlah perkara yang mudah. Perlu kiranya sebuah perencanaan yang matang dan persiapan yang mantap agar tidak terjadi misunderstanding antara keduanya. Di sinilah letak pentingnya Humas (Hubungan masyarakat) yakni untuk menjebatani apa yang diharapkan oleh masyarakat sebagai pemakai jasa dengan apa yang diprogramkan dan direncanakan oleh lembaga. Dengan adanya perencanaan dan persiapan, pola hubungan yang diinginkan oleh sekolah terhadap masyarakat akan lebih terarah, lebih efektif dan lebih efisisen.

Selain sebagai pengguna jasa, masyarakat pun dapat terlibat dalam lembaga pendidikan. Mereka sering dikenal dengan stakeholder. Stakeholder dalam konotasinya mengarah pada yang memiliki kepentingan. Namun, juga mengarah pada pelanggan jasa pendidikan.[19] Pelanggan ini dibedakan menjadi pelangan primer, yakni mereka yang langsung menerima jasa pendidikan; pelanggan sekunder ialah mereka yang mendukung pendidikan, seperti orang tua, pemerintah dan sebagainya, serta pelanggan tersier yakni mereka yang tidak langsung mempunyai andil, tetapi memegang peranan penting dalam pendidikan, seperti pegawai, masyarakat dan sebagainya.

Pemangku kepentingan (stakeholder) pendidikan menurut Versi Australia Indonesia Basic Education Program (AIBEP), para pemangku kepentingan pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah: (a) Bappeda, (b) DPRD, (c) Dinas Pendidikan, (d) Depag, dan (e) Dewan Pendidikan. Sementara di tingkat sekolah adalah (a) kepala sekolah, (b) guru, (c) pengawas atau dinas pendidikan, (d) Komite Sekolah, dan (e) orangtua siswa.[20] Semua pemangku kepentingan tersebut harus terlibat dalam perumusan konsep, termasuk pelaksanaannya, serta evaluasinya.

Di antara stakeholder madrasah/lembaga pendidikan Islam lainnya adalah pimpinan, guru, pengelola, siswa yang ada di madrasah, yayasa/Badan Pembina, Pemerintah, dan masyarakat, meliputi orang tua, masyarakat umum, dan alumni. Kesemua stakeholders ini tentunya memiliki proporsi peran dan kontribusi masing-masing bagi pengembangan citra dan pemgembangan skill humas. Peran dan kontribusi itu dapat dirumuskan secara tertulis/konkrit dalam kerangka acuan lembaga pendidikan Islam atau dapat pula dilakukan secara alami/natural, terutama terkait peran dan kontribusi dari unsur masyarakat.

Kapasitas tentang apa? Sesuai dengan bidangnya masing-masing, kapasitas yang harus dikuasai stakeholder adalah sebagi berikut: (1) teori, aliran, konsepsi, dan filsafat pendidikan pada umumnya, (2) perencanaan pendidikan, (3) dimensi mutu pendidikan, (4) data akurat tentang pendidikan, (5) sistem pendidikan, (6) perbandingan pendidikan di negara-negara lain, terutama negara yang sudah maju, (7) hubungan atau korelasi antara pendidikan dengan pelbagai aspek pembangunan lain, seperti ekonomi dan sebagainya, dan masih banyak yang lainnya.

  1. F. Peran Stakeholder dalam Membangun Citra Lembaga Pendidikan Islam

Citra (image) merupakan gambaran yang ada dalam benak public baik itu publik internal maupun eksternal tentang suatu organisasi/lembaga. Citra adalah presepsi publik tentang lembaga menyangkut pelayanannya, kualitas produk (output), budaya organisasi, perilku organisasi, atau perilaku individu-individu dalam organisasi. Presepsi ini akan mempengaruhi sikap publik apakanh mendukung, netral atau memusuhinya.

Citra positif mengandung arti kredibilitas suatu organisasi/lembaga dimata publik adalah credible (baik). Kredibel ini mencakup pada 2 hal, yakni: (1). Kemampuan (expertise) dalam memenuhi kebutuhan, harapan,maupun kepentingan publik; dan (2). Kepercayaan (trustworty) untuk tetap komitmen menjaga kepentingan bersama untuk mewujudkan investasi sosial (social invesment), yaitu program-program yang ditunjukkan untuk mendukung kesejahteraan sosial.[21]

Citra lembaga pendidikan Islam bukan hanya dilakukan oleh seorang humas (public relations), tetapi perlikau seluruh unsur yang tergabung dalam stakeholder baik itu unsur publik internal maupun eksternal lembaga ikut andil dalam pembentukan citra lembaga pendidikan Islam, baik disadri ataupun tidak.

Dengan kata lain, citra lembaga pendidikan Islam adalah citra keseluruhan yang dibangun dari semua komponen seperti kualitas output, keberhasilan pengelolaan, kesehatan keuangan, perilaku anggota organisasi, tannggung jawab sosial, dan sebagainya. Citra positif terhadap suatu lembaga merupakan langkah penting menggapai reputasi maksimal lembaga di kalayak publik.

Citra suatu lembaga, terutama lembaga pendidikan Islam dimulai dari identitas lembaga yang tercermin melalui pemimpinnya, nama lembaga, dan tampilan lainnya seperti pemanfaatan media publitas baik yang visual, audio maupun audio visual. Identitas dan citra lembaga juga dalam bentuk non fisik seperti nilai-nilai dan filosofis yang dibangun, pelayanan, gaya kerja dan konunikasi internal maupun eksternal.

Identitas lembaga akan memancarkan citra (image) kepada publik, antara lain dimata user (pengguna), komunitas, media, penyumbang dana, staff, dan juga pemerintah sehungga jadilah citra lembaga. Karena itu, citra lembaga pendidikan islam dibangun dari 4 area , yaitu:

  1. produk / service (termasuk kualitas output, dan costemer care)
  2. Social responsibility, institution citizenship, etnical behaviour, dan community affair;
  3. Environments (ruang kantor, ruang informasi, laborat, dan sebagainya);
  4. Communication, (iklan, publishing, personal communication, brosur, dan program-program identitas lembaga).[22]

Dengan demikian, berdasarkan hal di atas, peran stakeholder dalam lembaga pendidikan Islam sangatlah penting. Semuanya mempunyai peran dalam membangun citra (image) lembaga. Tidak ada satu lebih penting dari yang lainnya. Hal ini didasarkan bahwa citra suatu lembaga merupakan tanggung jawab bersama untuk membangunnya. Peran yang diambil oleh masing-masing elemen dalam stakeholder harus mendasarkan pada peningkatan kualitas output, tanggungjawab sosial, lingkungan yang religius, serta komunikasi konstruktif antar anggota internal maupun eksternal.

  1. G. Upaya Stakeholder Membangun Skill Humas di LPI

Selain peran pers sebagai media yang paling banyak dimanfaatkan saat ini di lembaga pendidikan tak kecuali lembaga pendidikan Islam, ada beberapa media humas yang tidak kalah pentingnya demi menunjang kerja humas di sekolah atau lembaga pendidikan. Media-media itu antara lain; majalah sekolah/buletin, papan informasi kegiatan dan Foto kegiatan, buku penghubung yang berisi kegiatan dan perilaku siswa di sekolah, Banner sekolah, kotak saran, Forum Komunikasi Orang tua siswa, Leaflet, Talk Show dengan orang tua, Open House, pameran, pentas, radio sekolah dan TV sekolah serta yang paling mutakhir pembuatan website / blog di dunia maya baik yang gratisan atau yang menggunakan domain sendiri. Semua media-media itu tidak lain adalah sebagai sarana untuk memaksimalkan lagi fungsi humas dalam lembaga pendidikan.[23]

Dalam memanfaatkan beberapa media tersebut, public relations harus mempunyai kemampuan (skill) dan kompetensi yang dapat disingkat dengan kata PENCILS, yakni: [24]

  1. Publication & Publicity, yakni memperkenalkan lembaga kepada public;
  2. Events, mengorganisir event untuk embentuk citra lembaga;
  3. News, penguasaan teknik-teknik penulisan untuk menghasilkan produk tulisan;
  4. Community Involvement, membuat program-program yang ditujukan untuk menciptakan keterlibatan atau masyarakat sekitarnya.
  5. Identity Media, membina hubungan dengan media sebagai sarana penyebaran informasi serta pembentukan opini public;
  6. Lobiying, mempunyai kemampuan persuasi dan negosiasi dengan semua pihak;
  7. Social Invesment, membuat program-program yang bermanfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan social.

Selain itu, public relations dituntut untuk mempunyai kemampuan praktik komunikasi organisasi, manajemen krisis, manajemen isu dan riset. Manajemen krisis dan isu diperlukan karena setiap lembaga pasti akan mengalami krisis dalam perjalanannya. Krisis ini dapat berasal dari internal maupun eksternal organisasi. Krisis yang dikelola dengan baik, akan menjadi titik awal meningkatkan citra lembaga menuju kondisi yang lebih baik.

Sedangkan manajemen riset perlu dikuasai oleh humas pendidikan, mengingat pekerjaan public relations adalah “based on fact”.[25] Fakta dibutuhkan pada seriap keputusan yang diambil. Pentingnya riset (penelitian) tercermin dari pendapat Ann Barkeley  “anda tidak dapat melakukan kegiatan public relations dewasa ini secara berhasil dan efektif tanpa mengunakan research”. Proses manajemen public relations diawali dan diahiri dengan riset. Artinya, seorang praktisi public relations harus tahu banyak tentang kondisi organisasinya dan publiknya sebelum dan sesudah meluncurkan tugasnya.

Karena tututan kompetensi dan kemampuan (skill) di atas, maka banyak yang dapat diupayakan oleh stakeholder dalam meningkatkan kemampuan public relations (humas) terutama dalam lembaga pendidikan Islam, diantaranya adalah:

  1. Pemerintah pusat maupun daerah/Depag/Ma’arif dapat menyelenggarakan beberapa kegiatan pelatihan yang menyangkut tentang:

a).  Pelatihan analisis isi pemberitaan media;

b). Pelatihan manajemen krisis dan manajemen isu;

c).  Pelatihan manajemen media internal;

d). Pelatihan lobi dan negosiasi,

e). Pelatihan public relation plan;

f).   Pelatihan PR writing;

g).  Pelatihan IT;

h). Pelatihan keterampilan komunikasi;

i).   Pelatihan pembuatan media cetak atau bulletin;

j).   Pelatihan jurnalistik;

k).  Pelatihan dokumentasi dan monitoring media massa. dan lain-lain.

  1. Pimpinan Lembaga Pendidikan Islam, memberikan alokasi dana dan waktu bagi humas (public relations) untuk mengikuti beberapa pelatihan yang diselenggarakan. Hal ini didasarkan pada peran humas harus memberikan layanan komunikasi dan informasi yang prima terhadap publik. Pelayanan prima pada dasarnya adalah suatu rasa kepedulian terhadap intitusi, yang berorientasi terhadap publik yang ditunjukan dengan adanya sikap, perhatian, dan tindakan nyata sehingga pelanggan merasa nyaman dengan pelayanan prima yang telah diberikan.
  2. Humas (public relations) lembaga pendidikan dapat dilakukan dengan membuat master plan atas beberapa hal yang akan dilakukan selama jangka waktu tertentu. Diantara tuagas utamanya adalah mengelola dan membangun komunikasi dan pemahaman kepada publik, baik internal ataupun eksternal. Kegiatan Humas internal lebih kepada membangun komunikasi dan distribusi informasi ke dalam personal di lembaganya. Sementara fungsi eksternal Humas lebih bersentuhan dengan pihak luar, khususnya yang berkompeten.

Baik internal maupun eksternal, Humas memiliki fungsi yang sama yaitu bagaimana membangun komunikasi dan persepsi positif kepada stakeholders pendidikan dari negatif menjadi positif. Semula dari sikap antipati menjadi simpati, sikap kecurigaan berubah penerimaan, dari masa bodoh bergeser pada minat dan dari sikap lalai menjadi pengertian. Tentu saja bentuk proses transfer sikap tersebut bukan pilihan utama. Artinya Humas akan bekerja ketika persoalan sudah berkembang. Bukankah mencegah itu lebih baik daripada mengobati.

Tugas yang paling berat dihadapi Humas sekolah adalah fungsi kerja eksternalnya. Disini kerja Humas tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan pun dan dimanapun jika ada yang perlu dijelaskan, diklarifikasi hingga dikonfrontir seputar sekolah, Humas harus siap sedia. Kerja eksternal ini Humas akan bersentuhan banyak orang, tidak hanya orangtua siswa atau instansi pemerintahan terkait dan perusahaan swasta tetapi juga masyakarat luas, entah sebagai LSM, politisi atau wartawan yang mengaku peduli dengan kemajuan dunia pendidikan. Untuk memberdayakan peran dan fungsinya itu, seorang Humas harus memiliki program kerja yang terarah dan terukur.[26] Diantara beberapa jalinan kerjasama dengan stakeholder lainnya adalah:

  1. Kerja Sama dengan Komite Sekolah/ Madrasah dan Instansi Terkait. Komite Sekolah merupakan lembaga independen yang bekerja sama dengan penyelenggaraan pendidikan dengan memberikan peran yang sangat besar dalam memberikan sumbangan pemikiran terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Fungsi Komite Sekolah / madrasah bertugas sebagai mitra utama sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan.
  2. Hubungan dengan lembaga lain atau lembaga yang di atasnya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang proses lanjutan studi anak.
  3. Hubungan Kerja Sama dengan Lingkungan Masyarakat. Hubungan kerja sama ini dimaksudkan untuk : 1). Menjaga keamanan dan ketertiban; dan 2). Menata dan menjaga taman sekolah dan lingkungannya.
  4. Hubungan Kerja Sama dengan Alumni. Alumni  diharapkan membentuk wadah sehingga bisa aktif dalam memberikan bantuan kepada adik-adiknya yang masih aktif
  5. e. Hubungan Kerja Sama dengan Lembaga Bimbingan Belajar. Beberapa lembaga bimbingan belajar dalam upaya peningkatan prestasi peserta didik.

Dengan demikian, prinsip komunikasi dua arah merupakan tuntutan seorang Public Relations (humas) agar dapat memberitahu atau dapat mengubah sikap, pendapat, perilaku tertentu perorangan/kelompok agar sesuai dengan tujuan institusi yang diwakilinya. Dengan kata lain dapat berkomunikasi se-efektif mungkin untuk menciptakan saling pengertian. Secara internal aktivitas humas adalah menciptakan Mutuall Understanding antara pimpinan dan yang dipimpin, sedangkan secara eksternal antara institusi/lembaga dengan masyarakat (konsumen/publik). Secara umum, seorang humas perlu untuk memiliki atribut berikut :

  1. Kemampuan berkomunikasi yang efektif.
  2. Kemampuan mengorganisir semua stakeholder.
  3. Kemampuan untuk dapat bergaul dengan banyak orang.
  4. Mempunyai integritas diri.
  5. Mempunyai imajinasi/kreatifitas tinggi
  6. Adanya niat untuk mengembangkan wawasan.

  1. H. PENUTUP

Berdasarkan beberapa pembahasan di atas, dapat disiimpulkan beberapahal sebagai berikut:

  1. Pegertian humas (public relations) dalam pendidikan secara umum adalah fungsi yang khas dalam mengkomunikasikan antara organisasi dengan publiknya, atau dengan kata lain antara lembaga pendidikan dengan warga internal sekaligus dengan warga eksternalnya.
  2. Lingkup humas public relations (humas) dalam lembaga pendidikan merupakan kegiatan mengelola public internal maupun eksternal dengan tujuan mengkomunikasikan dalam 5W + 1H (Who, What, Why, When, Where, dan How)
  3. Lembaga pendidikan Islam dapat berbentuk lembaga formal dan non formal. Dalam lembaga formal ada beberapa varian yakni: madrasah, pendidikan umum yang bernafaskan Islam, sampai pada tingkat pendidikan  tinggi baik dalam bentuk PTAIS/PTAIN. Sedangkan dalam varian lain adalah pesantren, diniyah, majlis ta’lim dan pendidikan informal.
  4. Urgensi Humas dalam Lembaga pendidikan Islam adalah untuk menjebatani apa yang diharapkan oleh masyarakat sebagai pemakai jasa dengan apa yang diprogramkan dan direncanakan oleh lembaga. Dengan adanya perencanaan dan persiapan, pola hubungan yang diinginkan oleh sekolah terhadap masyarakat akan lebih terarah, lebih efektif dan lebih efisisen. Adapun bentuk stakeholder adalah pimpinan, guru, pengelola, siswa yang ada di madrasah, yayasa/Badan Pembina, Pemerintah, dan masyarakat, meliputi orang tua, masyarakat umum, dan alumni.
  5. Peran masing-masing elemen dalam stakeholder dalam membangun citra Lembaga Pendidikan Islam harus mendasarkan pada peningkatan kualitas output, tanggungjawab sosial, lingkungan yang religius, serta komunikasi konstruktif antar anggota internal maupun eksternal.
  6. Upaya stakeholder dalam membangun skill humas Lembaga pendidikan Islam adalah mengadakan dan mendukung beberapa aktifitas yang disingkat dengan kata PENCILS (Publication, Events, News, Community Involvement, Identity Media, Lobiying and Social Invesment), serta memiliki kemampuan (skill) praktik komunikasi organisasi, manajemen krisis, manajemen isu dan manahemen research.


[1] Andyretno, Maksimalkan Fungsi Humas dalam Lembaga Pendidikan dalam http://andyretno.wordpress.com/2009/01/06/memaksimalkan-fungsi-humas-dalam-dunia-pendidikan/ (diakses pada tanggal 20 Juni 2009).

[2] Statistik Pendidikan tahun 2007/2008 Departemen Agama RI Setditjen Pendidikan Islam bagian Perencanaan dan Data dalam http://pendis.depag.go.id/file/dokumen/buku-saku.pdf (Diakses pada tanggal 25 Juni 2009)

[3] Rachmat Kriyantono, Public Relations Writing: Membangun Public Relations Membangun Citra Korporat, (Jakarta: Kencana, 2008). Hlm. 2

[4] John E. Martson, Modern Public Relations .(New York, Mc Graw Hill, 1979), Hlm 2

[5] M. Linggar Anggoro, Teori dan Profesi Kehumasan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001). Hlm. 2

[6] Scott M. Cutlip , Allen H. Center & Gleen M. Broom, Effective Public Relations, Alih Bahasa Tri Wibowo (Jakarta: Prenada Media, 2006). Hlm.6

[7] Rachmat Kriyantono, Public Relations Writing … Hlm. 4

[8] M. Linggar Anggoro, Teori dan Aplikasi Kehumasan serta Aplikasinya di Indonesia. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001). Hlm. 1

[9] Seminar Strartegi Public Relation di Institusi Pendidikan dalam http://www.um.ac.id/news-132.htm (Di akses pada 15 Mei 2009)

[10] Onong Uchyana Effendi, Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998).

[11] Dja’far Husin Assegaf, Hubungan Masyarakat Dalam Praktek. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987) . Hlm. 21

[12] Rachmat Kriyantono, Public Relations Writing … Hlm. 18

[13] Arief Furchan, Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gema Media, 2004). Hlm. 14

[14] H.A.R. Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004). Hlm. 150

[15] Mochtar Buchori, “Pendidikan Islam Indonesia: Problema Masa Kini dan Persfektif Masa Depan,” dalam Muntaha Azhari dan Abd. Mun’im Saleh (Ed.), 1989, Islam Indonesia Menatap Masa Depan. Jakarta: P3M, hlm.184.

[16] Muhaimin, Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam:Pemberdayaan, Pengembangan Kurikulum hingga redefinisi Islamisasi Pengetahuan. (Bandung: Nuansa, 2003), hlm.13.

[17] Statistik Pendidikan tahun 2007/2008 Departemen Agama RI Setditjen Pendidikan Islam bagian Perencanaan dan Data dalam http://pendis.depag.go.id/file/dokumen/buku-saku.pdf (Diakses pada tanggal 25 Juni 2009)

[18] Ahmad Barizi, “Menggagas Academic Excellene Sistem Pendidikan Islam”, dalam Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, Vol. I Nomor 2, April-Juni, 2003. hlm. 11.

[19] Sugeng Listyo Prabowo, Pemasaran di Perguruan Tinggi dalam Jurnal Ulul Albab UIN Malang Vol. 6 Nomor 1 tahun 2005. Hlm. 156

[20] Suparlan, Penguatan Kapasitas StakeholderSebagai Upaya Pembangunan Pendidikan Berorientasi Pasar Kerja, dalam http://www.suparlan.com/pages/posts/penguat-kapasitas-stakeholder186.php (Diakses pada 3 Juli 2009).

[21]Rachmat Kriyantono, Public Relations Writing … Hlm. 8-9

[22] Rachmat Kriyantono, Public Relations Writing … Hlm. 11-12

[23] Edward F. DeRoche sebagaimana dikutip Prof. Dr. Ibrahim Bafadak mengemukakan beberapa media bagi humas yaitu: Education weeks, Recognition days, Home visits, Teachers aides, CARD (Community Agency Recognation Day), Parent Teachers Conference, Speaker’s Bureau, Open House, Home Study, School and classroom newsletters, Calenders, Voting Reminder card, Success card, Local Newspaper, Career Specialist, Slide presentation, Coffe hour, Activity Displays, Class project in the community, Letters to the editor, Public performances, Fairs and tours, Telephone hotline, Strategy borrowing, Suggestion boxes. Ibrahim Bafadhal, Teknik-Teknik Hubungan Sekolah / Madrasah dengan Masyarakat (Materi Kuliah Manajemen Humas Program Pascasarjana UIN Malang, pada 17 Maret 2009

[24] Rachmat Kriyantono, Public Relations Writing … Hlm. 20

[25] Doug Newson, dkk. IHis is PR: The Realities of Public Relations, (California: Wadsworth Publisher, 1993). Hlm.

[26] Deny Noehman, Masalah Sekolah dan Peran Humas , dalam http://padenulis.blogspot.com/2009/03/masalah-sekolah-dan-peran-humas.html (di Akses pada 4 Juli 2009)

Iklan

Kategori

%d blogger menyukai ini: